Persinas ASAD

Persinas Asad (Ampuh Sehat Aman Damai)

Prosedur Surat Menyurat Persinas ASAD

Posted by persinas pada Januari 13, 2014


logo-persinas-asadLampiran : Surat Keputusan Perguruan Pencak Silat Nasional Asad
Nomor : 239/KEP/PB.ASAD/IX/2012
Tanggal : 6 September 2012

BAB I
RUANG LINGKUP PERATURAN ORGANISASI
Pasal 1

Penyempurnaan Peraturan Organisasi ini meliputi peraturan tentang Surat-menyurat dan Pakaian Silat ASAD serta Penggunaannya.

BAB II
PROSEDUR SURAT MENYURAT
Pasal 2

Prosedur Surat Menyurat Perguruan Silat Nasional ASAD yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut ”PSM ASAD”, merupakan mekanisme korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran PERSINAS ASAD dari PB Persinas sampai PENGRAN, baik untuk keperluan intern maupun ekstern.

Pasal 3

PSM ASAD disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan PERSINAS ASAD, agar dalam menjalankan tugasnya terdapat keseragaman guna memudahkan koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondensi secara formal.

Pasal 4

Penyelenggaraan PSM ASAD meliputi perangkat yang terdiri dari fungsi-fungsi sekretariat, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat, surat keluar dan surat masuk, tata cara penggunaan stempel, wewenang penandatangan surat, serta kelengkapan surat-menyurat berupa kop surat, stempel dan amplop.

BAB III
SEKRETARIAT
Pasal 5

(1) Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi, yang meliputi segala tugas koordinasi dalam penyampaian informasi melalui saluran yang dibukukan dengan menggunakan kelengkapan surat-menyurat;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan wajib menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran surat-menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Sekretariat berada di bawah kendali Sekretariat Umum atau Sekretariat PERSINAS ASAD sesuai jenjangnya, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

  1. Melakukan koordinasi penyampaian kebijakan organisasi yang akan diteruskan ke semua jenjang melalui saluran PSM ASAD;
  2. Membantu kelancaran kegiatan organisasi dalam menyampaikan atau mendistribusikan keputusan dan kebijakan organisasi dengan cepat dan tepat dengan menggunakan berbagai saluran informasi;
  3. Memperlancar arus surat keluar dan surat masuk, baik intern maupun ekstern.

Pasal 7

Dalam memberikan informasi yang diperlukan Pengurus Organisasi, Sekretariat dengan sepengetahuan Sekretaris Umum atau Sekretaris PERSINAS ASAD sesuai jenjangnya, dapat pula menyusun laporan-laporan organisasi, meneliti dan mengolah data, baik yang bersumber dari lingkungan intern maupun ekstern organisasi, dan selanjutnya disusun dalam berbagai bentuk laporan maupun terbitan yang dapat digunakan sebagai bahan informasi.

BAB IV
STANDARISASI
Pasal 8

Standarisasi adalah penyeragaman bentuk, warna, ukuran dan tulisan dari alat-alat yang diperlukan dalam PSM ASAD.

Pasal 9

Standarisasi meliputi korespondensi, klasifikasi dan derajat surat, bentuk dan ukuran kertas surat organisasi, stempel organisasi, bentuk, warna, ukuran dan tulisan kop dan amplop surat.

BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 10

Kores pondensi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertulis maupun lisan, yang tinbul dari pencatatan laporan. Perencanaan, proram atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilakukan secara tepat dan benar.

Pasal 11

(1) Yang dimaksud dengan surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis, yang isinya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Organisasi ini;
(2) Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan maksud dan tujuan penulisan surat maupun merancang, yaitu mewujudkan ide agar isi surat menjadi urut dan menggunakan tata bahasa yang baik, dengan penulisan yang singkat dan jelas tanpa mengurangi etika dan kelengkapan.

Pasal 12

(1) Surat resmi terdiri dari surat intern dan surat ekstern;
(2) Surat intern adalah surat yang ditujukan kepada Pesonil atau Pengurus di lingkungan PERSINAS ASAD pada semua tingkatan/jenjang;
(3) Surat ekstern adalah surat yang ditujukan kepada pihak di luar PERSINAS ASAD.

Pasal 13

  1. Surat dapat memuat keputusan, perintah, intruksi, pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, pearmohonan dan lain-lain yang dianggap penting;
  2. Tujuan umum surat-menyurat adalah menyampaikan maksud dalam bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai secara tepat dan cepat.

Pasal 14

(1) Jenis surat dalam PSM(Pedoman Surat Menyurat) ASAD terdiri dari surat biasa dan surat yang bersifat mengatur;
(2) Surat biasa terdiri dari:

  1. Laporan, yaitu surat yang memuat uraian hasil atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, penyampaian keterangan tertulis sehubungan dengan suatu masalah atau kegiatan tertentu;
  2. Undangan, yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan PERSINAS ASAD, baik yang bersifat intern maupun ekstern;
  3. Faksimili, e-mail adalah surat yang memuat berita yang perlu segera mendapat perhatian atau penyelesaian, isinya singkat, padat dan disusun dengan gaya bahasa tertentu;
  4. Surat Keterangan, berisi keterangan resmi organisasi yang diberikan kepada Pengurus atau Anggota PERSINAS ASAD untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan;
  5. Surat Pengantar, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai asal dan maksud suatu surat lain;
  6. Surat Permohonan, yaitu surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi maksud tertentu sebagaimana dimaksud pada pokok surat;
  7. Pemberitahuan, yaitu surat yang berisi informasi mengenai suatu hal yang harus diketahui oleh Pengurus atau Anggota PERSINAS ASAD.

(3) Surat yang bersifat mengatur terdiri dari :

  1. Keputusan, yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat Pengurus, yang memuat suatu kebijakan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian Anggota PERSINAS ASAD;
  2. Peraturan Organisasi, surat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administrasi;
  3. Intruksi/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, yaitu surat yang berisi cara pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsur-unsur teknis, dan biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan;
  4. Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas, yaitu surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari organisasi, yang diberikan kepada organisasi setingkat di bawahnya atau seorang atau beberapa orang Pengurus atau Anggota atau orang lain, untuk bertindak atas nama organisasi, melakukan sesuatu dengan perintah/mandat/tugas yang diberikan, dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat Perintah/Surat Mandat/ Surat Tugas harus dipertanggungjawabkan oleh yang menerimanya;
  5. Surat Edaran, yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pengurus atau Anggota, yang berisi penjelasan atau petunjuk mengenai cara bertindak atas suatu kejadian yang berhubungan dengan organisasi tanpa memuat suatu kebijakan pokok;
  6. Pengumuman, yaitu suatu pemberitahuan yang ditujukan kepada semua Pengurus,anggota ataupun pihak luar, yang tidak memuat petunjuk pelaksanaan secara teknis ataupun menurut aturan yang telah ditetapkan.

BAB VII
KLASIFIKASI DAN SIFAT SURAT
Pasal 15

  1. Klasifikasi yaitu sifat penentuan dan penegasan mengenai pentingnya suatu surat, yang berhak menerima, membaca dan bertanggung jawab, serta cara penanganan dan pengamanannya;
  2. Klasifikasi ini terdiri dari :
    • Surat Rahasia, yaitu surat yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam organisasi dan berisi keterangan, yang bila disebarluaskan kepada yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewajiban Organisasi, yang pada akhirnya merugikan Organisasi;
    • Surat Terbatas, yaitu surat yang dianggap perlu diketahui oleh pengurus tertentu saja,dan bila pelaksanaannya sudah berjalan, maka klasifikasi keterbatasannya tidak berlaku lagi;
    • Surat Biasa, yaitu surat yang sifatnya umum dan tidak memerlukan pengamanan Khusus.
  3. Yang berwenang untuk menentukan Klasifikasi surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan/atau Pengurus lain yang ditunjuk;
  4. Menurut Klasifikasinya, teknis penggunaan amplop dan pengiriman surat diatur dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 16

  1. Sifat surat adalah kecepatan sampainya surat kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian atau pengirimannya;
  2. Sifat surat terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :
    • Sangat Segera, yaitu surat yang penyampaiannya harus segera dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penandatangan surat;
    • Segera, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan secepat mungkin setelah penandatangan surat;
    • Biasa, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan sesuai jadwal pengiriman yang ada.
  3. Sifat surat dibubuhkan pada pojok kiri atas amplop.

BAB VII
SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK
Pasal 17

  1. Tata penyelenggaraan surat-menyurat meliputi penyelesaian surat keluar dan surat masuk;
  2. Surat keluar internal, yaitu surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada Pengurus atau Anggota PERSINAS ASAD pada semua jenjang;
  3. Surat keluar eksternal, yaitu semua surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada pihak luar organisasi PERSINAS ASAD;
  4. Surat masuk, yaitu semua surat/tulisan atau berita yang diterima organisasi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal organisasi PERSINAS ASAD.

Pasal 18

  1. Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan pada Sekretariat, untuk selanjutnya didistribusikan;
  2. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan sifat surat;
  3. Surat masuk rahasia dan terbatas diteruskan kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan sampul tertutup, sedang surat biasa dapat dibuka oleh Pengurus Sekretariat yang diberi wewenang, serta dicata dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya;
  4. Semua surat, tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh Pengurus Sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam :
    • Buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa;
    • Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat maasuk yang berklasifikasi rahasia maupun terbatas.
  5. Lembar disposisi dipergunakan oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum dan Ketua atau Sekretaris untuk ditujukan kepada Pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan penyelesaian atas maksud surat tersebut. Contoh lembar disposisi dapat dilihat pada Lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
  6. Penyimpanan surat masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dismpan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 19

  1. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
  2. Penomoran surat diawali dengan singkatan jenis surat dimaksud, disertai angka numerik secara berurutan yang dimulai dari nomor 01 dan diikuti dengan tingkatan kepengurusan, bulan serta tahun penerbitan;
  3. Tanggal surat dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun;
  4. Khusus untuk Keputusan dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PENGNAS PERSINAS ASAD diberikan nomor urut tersendiri yang terpisah dari penomoran surat sebagaimana dimaksud pad ayat(2) di atas, yang disesuaikan dengan Masa Bakti Kepengurusan;
  5. Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada Lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
  6. Untuk tertib administrasi dan pengamanan korespondensi di lingkungan PERSINAS ASAD, ditetapkan kode struktur Kepengurusan dalam PSM-ASAD, yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini;
  7. Apabila surat keluar memerlukan lebih dari 1(satu) halaman, hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat;
  8. Apabila di dalam Keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas diperlukan adanya lampiran, maka cukup disebutkan urutan lampiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas tersebut;
  9. Tembusan surat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan;
  10. Tanda tangan dan stempel organisasi untuk surat keluar, khususnya untuk surat keluar ekstern harus asli dan tidak boleh menggunakan foto copy, sedang untuk surat keluar intern organisasi tanda tangan dapat difoto copy, namun stempel organisasi harus asli.

BAB VIII
KELENGKAPAN SURAT-MENYURAT
Pasal 20

  1. Kelengkapan surat-menyurat, antara lain meliputi kop surat, amplop dan stempel/cap organisasi;
  2. Kop surat, yaitu lembar kertas surat resmi PERSINAS ASAD berwarna putih, yang diatasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat Kepengurusan PERSINAS ASAD, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kop surat eksternal dan kop surat internal;
  3. Amplop, yaitu sampul surat resmi yang diatasnya terdapat gambar dan tingkat Kepengurusan PERSINAS ASAD;
  4. Stempel organisasi, yaitu cap yang berbentuk lingkaran, bertuliskan tingkat Kepengurusan PERSINAS ASAD;
  5. Bentuk dan contoh kop surat dan amplop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum pada Lampiran 6 dan Lampiran 7, sedangkan bentuk dan contoh stempel organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dapat dilihat pada Lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB IX
PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT-MENYURAT DAN WEWENANG PENANDATANGAN SURAT
Pasal 21

  1. Kop surat hanya dipergunakan untuk kepentingan surat-menyurat PERSINAS ASAD sesuai dengan tingkatannya;
  2. Amplop digunakan sebagai sampul surat-menyurat resmi PERSINAS ASAD.

Pasal 22

  1. Yang dapat menggunakan stempel organisasi adalah Pengurus PERSINAS ASAD yang diberi wewenang pada semua tingkatan, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi;
  2. Ada 2(dua) jenis stempel PERSINAS ASAD, yaitu :
    • a. Stempel dengan ukuran besar, dipergunakan untuk surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Organisasi ini;
    • b. Stempel dengan ukuran kecil, dipergunakan untuk kepentingan administrasi keuangan PERSINAS ASAD.

Pasal 23

  1. Wewenang penandatanganan surat hanya dimiliki oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum untuk Pengurus Besar dan Ketua dan/atau Sekretaris untuk Pengurus Provinsi,Pengurus Kabupaten/Kota maupun Pengurus Ranting;
  2. Untuk PB, bila Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum berhalangan, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan/atau Sekretaris yang diberi mandat untuk itu;
  3. Untuk PENGPROV, PENGKAB/KOTA maupun PENGRAN, bila Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan/atau Wakil Sekretaris yang diberi mandat itu;
  4. Lembar asli II (arsip) surat yang hendak ditandatangani, terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pemrakarsa atau konseptor atau Pengurus yang membidangi masalah yang berkaitan dengan isi surat maksud.

Pasal 24

  1. Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) butir (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Organisasi ini harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau Ketua dan Sekretaris;
  2. Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) butir (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Peraturan Organisasi ini cukup ditandatangani oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris;
  3. Untuk surat yang sifatnya spesifik dan intern, seperti untuk keperluan sesuai pembidangan, cukup ditandatangani oleh Ketua yang membidangi atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB X
MEKANISME SURAT-MENYURAT SECARA VERTIKAL
Pasal 25

  1. Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas;
  2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2(dua) tingkat, denga tembusan diberikan kepada Kepengurusan 1(satu) tingkat di atas yang dituju;
  3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 26

  1. Apabila hendak melakukan hubungan langsung dari bawah ke atas sebagaimana dimaksud  pada Pasal 25 ayat (3),   (dua) tingkat sekaligus, maka harus melalui Kepengurusan di atasnya;
  2. Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting, dimungkinkan untuk dilakukan hubungan 2(dua) tingkat ke atas secara langsung dengan sepengetahuan Kepengurusan di atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud.

BAB XI
PAKAIAN SERAGAM ASAD DAN KELENGKAPANNYA
Pasal 27

Ada 3(tiga) macam Pakaian Seragam ASAD dengan warna yang sama, dan model yang berbeda, disesuaikan dengan penggunaannya, dibuat dari bahan katun tebal atau sejenisnya dengan warna hijau muda.

  1. Pakaian Latihan, model baju dengan bagian depan terbuka, sebelah kiri dan sebelah kanan terpisah, celananya model celana pangsi, dilengkapi dengan sabuk.
  2. Pakaian Bertanding, model baju belahan dada tertutup, tanpa kancing, dengan celana pangsi.
  3. Pakaian Pengurus, baju yang dipakai khusus oleh Pengurus pada saat tertentu dan dibedakan menurut penggunaannya, terdiri dari Pakaian harian dan Pakaia Upacara.

Pasal 28

Pakaian Pengurus terdiri dari :

  1. Pakaian Harian, celana panjang laki-laki model standar, model baju bagian depan tertutup, memakai kancing, krah berdiri, bersaku tiga da berlengan pendek, dilengkapi dengan Topi Pet berwarna hitam berlogo lambang ASAD.
  2. Pakaian Upacara, model baju dan celana seperti tersebut pada huruf (a) dan berlengan panjang, dilengkapi dengan kopiah warna hitam polos da pakai sarung dengan corak bebas.

Pasal 29

  1. Untuk latihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Padepokan/Sanggar Pelatihan PERSINAS ASAD tetap memakai Pakaian Latihan.
  2. Untuk Pertandingan, baik pertandingan intern PERSINAS ASAD, maupun pertandingan ekstern dengan Perguruan lain, atau pertandingan yang diselenggarakan oleh IPSI tapi atas nama PERSINAS ASAD, memakai pakaian Bertanding Seragam ASAD, lengkap dengan Sabuk.
  3. Dalam pertandingan yang diselenggarakan oleh IPSI, apabila pakaian ditentukan oleh IPSI atau Pesilat ASAD bertanding atas nama IPSI, Pakaian Seragam yang dipergunakan adalah Seragam IPSI berwarna Hitam atau Jenis pakaian lainnya.
  4. Pakaian Harian Pengurus dipergunakan oleh Pengurus pada saat menjalankan tugas seharihari. Pakaian Upacara Pengurus dipergunakan oleh Pengurus pada saat menjalankan Upacara ASAD.
  5. Pakaian Seragam ASAD dilarang dipergunakan diluar ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.
  6. Logo IPSI pada dada sebelah kanan pakaian Seragam ASAD setelah menjadi anggota IPSI.
  7. Contoh gambar Pakaian Seragam ASAD, dan kelengkapannya.

Pasal 30

Kelengkapan Pakaian Seragam ASAD

  1. Topi Pet ASAD terbuat dari bahan beludru atau sejenisnya, dengan beberapa warna yang berbeda disesuaikan dengan pemakainya, memakai lambang ASAD dibagian depannya, disamping kiri tertulis nama PERSINAS ASAD dan disebelah kanan tertulis nama si pemakai, atau jabatan didalam organisasi sesuai tingkatannya.
    • Topi warna Hitam untuk Pengurus, warna Merah untuk Pelatih dan warna Biru untuk Atlit ASAD.
    • Topi untuk Pengurus dan Pelatih, pada penutup wajah bagian atas topi ASAD, diberi sulaman padi dan kapas, dengan warna dibedakan: untuk PENGNAS, dan unsur Ketua dan Sekretaris pada Jajaran PERSINAS ASAD dan Pelatih Pusat berwarna kuning keemasan, yang lainnya berwarna putih/perak.
    • Topi untuk Atlit ASAD pada pelindung wajahnya tidak dipasang sulaman padi dan kapas.
  2. Peci/Kopiah untuk Pakaian Upacara, berwarna hitam polos, dan dibagian kanan depan memakai Lencana berlambang ASAD.
  3. Sabuk ASAD dibuat dari kain katun tebal dijahit rangkap empat atau lima dengan ketebalan +100 cm, lebar 4-5 cm, dengan warna menunjukkan tingkat kependekaran seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD.
  4. Ikat kepala ASAD, dibuat dari katun biasa, dijahit rangkap dua, dengan warna merah, panjang + 100 cm, lebar 4-5 cm, ditengah-tengahnya dipasang logo berlambang ASAD. Penggunaannya bisa dipakai pada waktu latihan atau pada waktu pertandingan baik intern maupun ekstern.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Penyempurnaan Peraturan Organisasi ini, maka semua ketentuan organisasi PERSINAS ASAD yang mengatur Prosedur Surat Menyurat dan Pakaian Seragam ASAD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banten
Pada tanggal : 6 September 2012

PENGURUS BESAR
PERGURUAN PENCAK SILAT NASIONAL ASAD
Ketua Umum, Brigjen. TNI (Purn)Ir. H. Agus Susarso M.Eng.Sc., MM
Sekretaris Umum, Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc

2 Tanggapan to “Prosedur Surat Menyurat Persinas ASAD”

  1. Muhammad Sukarno said

    mohon infonya kalau menyempaikan surat melalui email kemana ? Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: